DEPOK - Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail sebentar
lagi akan selesai mengemban jabatan seiring digelarnya Pemilukada Depok
tahun 2015. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusungnya selama dua
periode memiliki sejumlah catatan evaluasi.
Ketua DPD PKS Depok,
Suparyono mengklaim kinerja Pemkot Depok selama ini baik terlihat dari
sederetan prestasi yang diraih. Sebut saja penghargaan dari Presiden
yakni Penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha, tiga kali berturut -
turut dalam meraih gelar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Kota Layak Anak
tingkat Pratama, hingga baru - baru ini revitalisasi posyandu.
"Evaluasi
10 tahun memimpin, dari kelembagaan, kinerjanya, ini saya lihat sudah
sangat baik, dibuktikan penghargaan Pemkot Depok banyak yang diraih,
terlihat dari IPM kita diatas 80, itu ukuran kesuksesan," tegasnya
kepada Okezone di kantornya, Jalan Margonda, Sabtu (23/8/2014).
Namun
hanya saja, Suparyono mengajui bahwa baik Nur Mahmudi, Pemkot Depok,
ataupun PKS kurang mempunyai kemampuan untuk mengespos hal itu secara
nasional. Sebetulnya, kata dia, banyak hal program Pemkot Depok
menyentuh langsung di masyarakat.
"Santunan kematian, betonisasi,
cara mengukurnya beda - beda, kesimpulan tak boleh dari kasus. Seperti
menuju Depok Kota Layak Anak, mana ada kota yang tanpa kasus, tetapi
kita berkomitmen untuk itu," terangnya.
Hanya berbekal enam
kursi, PKS yang selama ini dikenal memiliki kantong terbesar di Depok,
mau tak mau harus berkoalisi dengan partai lain. Jika kalah, Suparyono
menegaskan partai tersebut akan tetap berada di jalur dakwah yang kritis
mendukung kemaslahatan umat.
"Kami sudah biasa fleksibel. PKS,
misalnya kalah, PKS kan partai dakwah, ketika ada kebijakan tak sesuai
dengan kemaslahatan umat, harus ditentang. Posisi kita di tingkat
kabupaten kota tak ada istilah di pemerintahan dan tak di pemerintahan,
tetapi kami tetap mengkritisi di semua daerah, begitu juga zaman Pak Nur
Mahmudi, ada kritik langsung kami sampaikan, komunikasi berjalan,"
tutupnya.(fid)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar