Minggu, 24 Agustus 2014

Muktamar PKB Rumuskan Formula Anti-Paham Radikal

SURABAYA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat mandat dari para kiai dan tokoh muda pesantren agar membahas pencegahan paham radikal dalam Muktamar PKB 2014 yang digelar 30 Agustus-1 September 2014. Rekomendasi ini disambut dengan tangan terbuka oleh Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar.

"Warga PKB, NU, dan kalangan pesantren jelas tidak sepakat atas gerakan radikal yang melakukan kekerasan atas nama Islam, jadi itu menjadi perhatian khusus kami," jelas pria yang akrab disapa Cak Imin itu usai menutup Bahtsul Masail Kebangsaan dalam Perspektif Para Muda Pesantren, Sabtu 23 Agustus 2014 malam.

Alhasil, disepakati bahwa kader PKB, NU serta kalangan pesantren bakal serius menangkal semua faham yang tidak sesuai dengan ideologi negara, dan mengancam NKRI.

"Para kiai pesantren dan warga NU sudah bergerak memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahaya kepentingan politik yang dibungkus agama itu," terangnya.

PKB secara resmi juga menerima rekomendasi forum diskusi tokoh muda pesantren Jawa Timur agar bisa mengintervensi pemerintah supaya bersikap lebih tegas terhadap setiap jenis gerakan radikal yang mengancam NKRI. Lantaran para pengikut gerakan semacam ini menganggap dakwah harus dilakukan secara radikal, konsep negara Islam, seruan jihad, serta pembangkangan terhadap ideologi Pancasila, melanggar syariat agama Islam.

"Cara tersebut berbeda jauh dengan konsep Islam rahmatan lil 'alamin yang menjadi tema besar Muktamar PKB serta dalam naungan prinsip ahlussunah wal jamaah," tegasnya.

Agar pesannya tersampaikan, Cak Imin meminta para partisipan Muktamar PKB di Empire Palace Jalan Pasar Blauran, Surabaya, menangkap pesan tersebut. Supaya usai muktamar, pihak-pihak yang berkepentingan cepat mengaplikasikan rekomendasi untuk menangkal deradikalisasi di NKRI.

Bahtsul Masail Kebangsaan PKB semalam dihadiri para kiai muda dari 60 pesantren di Jawa Timur. Kiai dari Ponpes Darul Ulum, Selo Tumpuk, Kabupaten Blitar, KH Muhammad Ali Romzi, mengungkapkan, majelis menginginkan Muktamar PKB juga membahas serius perkembangan Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).

"Organisasi ini (ISIS) bisa mengancam keutuhan NKRI. Ini menjadi poin penting dan akan kita rekomendasikan masuk dalam pembahasan Muktamar PKB, yang kemudian diharapkan bisa menjadi kebijakan partai," kata Gus Ali Romzi, panggilan akrabnya.

Prinsipnya, para kiai muda tak sepakat konsep pembentukan Daulah Islamiyah lantaran bertentangan dengan negara Pancasila yang sah secara syar'i. Hal yang terpenting, papar dia, bagaimana syariat Islam ditegakkan dalam sebuah negara. Namun, dengan tuntunan Rasulullah yang tidak mewajibkan berdirinya sebuah negara Islam.

Selain Gus Ali Romzi, hadir pula M Shodif (Gus Shodif) dari Ponpes Al Falah Malang, Gus Hazani Zubair (Ponpes Nurul Cholil, Bangkalan) Gus Toif (Ponpes Al Falah, Ploso, Jombang), Gus Ahmad Athoillah (Ponpes Denanyar, Jombang), Gus Aizzudin (Ponpes Tebuireng, Jombang), Gus Faiz (Ponpes Nurul Jadid, Probolinggo), serta sejumlah kiai muda lainnya.
(hol)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar